Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang untuk tahun 2027 terlihat menjanjikan di atas kertas. Berbagai program telah disusun dengan rapi, menampilkan narasi besar mengenai peningkatan daya saing wilayah, serta menghubungkan arah pembangunan dengan konsep aerotropolis yang modern. Namun, ketika kita meneliti lebih dalam isi dokumen tersebut, muncul sebuah pertanyaan mendasar: seberapa realistis semua rencana tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari warga?
Antara Ambisi dan Realita
Jurnalis senior, Marsudin Hasan, yang akrab disapa MH, mengemukakan bahwa terdapat jurang yang cukup signifikan antara apa yang direncanakan dalam RKPD dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang diusung dalam dokumen tersebut cenderung melompat ke ide-ide besar, sementara masalah-masalah mendasar yang dihadapi kota masih belum ditangani dengan serius.
“Meskipun dokumennya terkesan ambisius, tetapi tidak mencerminkan kebutuhan paling mendesak. Warga masih menghadapi masalah seperti banjir, jalan yang rusak, dan kemacetan, sementara rencana yang ada lebih berfokus pada isu-isu yang jauh lebih kompleks,” ungkap MH di Tangerang pada Rabu, 8 April 2026.
Pembangunan Infrastruktur yang Belum Optimal
Dalam aspek infrastruktur, pemerintah telah mulai mengintegrasikan dukungan terhadap konsep aerotropolis melalui pembebasan lahan, dan pembangunan jalan serta jembatan. Namun, MH berpendapat bahwa langkah ini tidak disertai dengan kesiapan dasar yang memadai.
“Jika genangan air masih terjadi setiap kali hujan, dan sistem drainase belum berfungsi dengan baik, lalu kita berbicara tentang aerotropolis, ini sama saja dengan membangun atap tanpa pondasi yang kuat. Hasilnya tidak akan bertahan lama,” pungkasnya tegas.
Ia juga mengkritisi pendekatan dalam penanganan banjir yang dirasa tidak memadai. Pembangunan beberapa embung dan normalisasi sungai dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir yang melanda kota secara keseluruhan.
Pembangunan Ekonomi yang Terbatas
Di sektor ekonomi, MH menilai pendekatan yang diambil masih terlalu kecil untuk menghasilkan perubahan yang signifikan. Program pendampingan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan modal, serta pelatihan kerja dinilai belum menjangkau jumlah yang memadai.
“Jika hanya ada ratusan UMKM yang didampingi, apa dampaknya bagi ekonomi kota yang besar ini? Skalanya harus berani lebih besar,” tegasnya.
Evaluasi Kegiatan yang Kurang Menyentuh
Ia juga menyoroti adanya dominasi kegiatan berbasis event yang terus diulang setiap tahun. Kegiatan seperti job fair, pameran, dan lomba memang penting, tetapi jika hanya menjadi rutinitas tanpa adanya evaluasi dampak, hasilnya akan terasa sia-sia.
- Anggaran terbuang sia-sia.
- Hasil yang tidak terasa bagi masyarakat.
- Rutinitas yang tidak memberikan inovasi.
- Kurangnya umpan balik untuk perbaikan.
- Potensi yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
Tantangan Lingkungan Hidup
Masalah lingkungan hidup juga tak luput dari perhatian. Target penanaman pohon dan peningkatan ruang terbuka hijau dinilai terlalu kecil untuk memenuhi tantangan yang dihadapi oleh kota yang padat.
“Menanam ratusan pohon untuk kota sebesar Tangerang adalah tindakan yang sangat minim. Ini tampak lebih simbolik daripada solusi nyata,” kata MH dengan nada skeptis.
Infrastruktur yang Kurang Prioritas
Dalam konteks infrastruktur perkotaan, ia menyoroti proyek-proyek seperti skybridge dan gedung parkir yang dianggap kurang mendesak dibandingkan dengan kebutuhan dasar warga.
“Warga tidak memerlukan skybridge jika jalan di sekitar mereka masih dalam kondisi buruk. Prioritas pembangunan harus jelas, dan fokus pada hal-hal yang paling mendesak,” tambahnya.
Digitalisasi Layanan Publik yang Berisiko
Rencana digitalisasi layanan publik yang melibatkan banyak aplikasi juga dinilai berisiko tidak efektif jika tidak dilakukan secara terintegrasi. MH menekankan pentingnya agar teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun ada banyak aplikasi, masyarakat tetap bingung. Jangan sampai ini menjadi proyek teknologi yang tidak membawa dampak nyata,” tegasnya.
Bantuan Sosial yang Masih Bersifat Sementara
Sementara itu, program bantuan sosial yang cukup besar masih dianggap sebatas menangani dampak, bukan akar permasalahan. MH menekankan bahwa meskipun bantuan sosial itu penting, tanpa adanya penciptaan ekonomi yang kuat, masyarakat akan terus berada dalam ketergantungan.
“Bantuan sosial itu penting, tetapi jika tidak dibarengi dengan upaya untuk menciptakan ekonomi yang mandiri, maka masyarakat akan terus bergantung pada bantuan tersebut. Ini adalah hal yang harus diubah,” ujarnya.
Kondisi Fiskal yang Mengkhawatirkan
MH juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah tidak sepenuhnya mendukung banyaknya program yang direncanakan. Dengan anggaran yang stagnan dan potensi defisit, ada kekhawatiran bahwa banyak program tidak akan terealisasi atau hanya akan berjalan setengah jalan.
“Jika program yang direncanakan banyak tetapi anggaran terbatas, maka risiko tidak terealisasi sangat besar,” jelasnya.
Fokus pada Kebutuhan Nyata Warga
Di akhir pembicaraannya, MH menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus kembali berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Kota ini tidak membutuhkan program yang terlihat megah di atas kertas, melainkan solusi konkret untuk masalah sehari-hari.
“Warga membutuhkan yang nyata: tidak ada banjir, jalan yang baik, dan pelayanan yang cepat. Jika hal-hal ini belum terpecahkan, maka arah kebijakan perlu dievaluasi dan dikoreksi,” tutupnya dengan tegas.
RKPD 2027, menurut MH, kini menjadi cermin dari arah pembangunan Kota Tangerang, dan masyarakat menantikan apakah kebijakan yang dirancang benar-benar akan memenuhi kebutuhan mereka atau hanya akan menjadi rencana yang indah di atas kertas.
➡️ Baca Juga: Update Dunia Olahraga Membahas Strategi Pelatih Menghadapi Tekanan Kompetisi Besar
➡️ Baca Juga: PSMS Harus Akhiri Paceklik Kemenangan di Pakansari Besok Sore untuk Tingkatkan Peringkat Liga
