BPIKPNPARI Dukung Kapolri Dalam Penuntasan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Jakarta – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPNPARI) telah menyatakan dukungannya yang kuat terhadap Kapolri dalam mengungkap secara menyeluruh kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dukungan ini muncul di tengah kekhawatiran akan meningkatnya tindakan kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia di Indonesia.
Desakan untuk Penuntasan Kasus
Ketua Umum BPIKPNPARI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi merupakan sebuah tindakan yang sangat biadab dan tidak dapat diterima. Ia menekankan bahwa perbuatan tersebut mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi di negara ini.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolri serta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap secara tuntas kasus penyiraman air keras yang menargetkan aktivis Kontras. Pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam insiden ini harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Rahmad dengan tegas.
Rencana Pertemuan dengan Kapolri
Rahmad juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, BPIKPNPARI berencana untuk melakukan audiensi dengan Kapolri. Ini merupakan bentuk dukungan moral yang diharapkan dapat memotivasi kepolisian untuk bertindak tegas dan tidak gentar dalam menuntaskan kasus ini.
“Dalam waktu dekat, BPIKPNPARI akan mengunjungi Kapolri untuk memberikan dukungan kepada Polri agar tidak merasa takut dalam mengungkap kasus ini,” jelas Rahmad saat memberikan keterangan pers di Polda Metro Jaya.
Pentingnya Transparansi dan Profesionalisme
Menurut Rahmad, tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis adalah sebuah bentuk kekerasan yang serius dan harus mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Ia menyerukan agar proses pengungkapan kasus ini dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan.
- Kesalahan dalam penanganan kasus dapat mengarah pada ketidakpercayaan publik.
- Transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga integritas institusi.
- Pentingnya dukungan masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis.
- Proses hukum yang jelas dapat mencegah spekulasi yang tidak berdasar.
- Perlunya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah ini.
Harapan Terhadap Kepolisian
BPIKPNPARI berharap agar pihak kepolisian dapat segera mengungkap motif serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Pengungkapan ini sangat penting untuk mencegah spekulasi yang bisa menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
“Kami percaya bahwa Polri memiliki kapasitas untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya,” kata Rahmad Sukendar menutup pernyataannya.
➡️ Baca Juga: IKATRI Hiswana Migas Lampung Distribusikan Bantuan ke TPA Masjid Baitul Kirom: Tindakan Nyata untuk Masyarakat
➡️ Baca Juga: Penjurusan IPA-IPS-Bahasa dibahas 2025/26 untuk Siswa